BATAM — Krisis air bersih di Kota Batam kembali menjadi sorotan. Sejumlah wilayah di Batam mengalami gangguan distribusi hingga kekeringan sejak beberapa pekan terakhir. Warga terpaksa antri panjang dan membeli air tangki dengan harga tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menyikapi kondisi tersebut, Sekretaris Badan Kordinasi HMI Sumatra bagian Tengah termasuk wilayah kerja Kepulauan Riau, Bachtiar Hadi, menyerukan seluruh kader HMI MPO di Batam untuk segera menyatakan sikap dan turun langsung ke lapangan.
“Krisis air bersih ini bukan sekadar masalah teknis. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah wajib hadir. Kami minta kader HMI MPO Batam tidak diam. Saatnya kita bersuara, mengawal, dan menuntut solusi nyata dari pemerintah dan BP Batam,” tegas Bachtiar Hadi dalam keterangan persnya, minggu (30/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Bachtiar, krisis ini berdampak luas, mulai dari rumah tangga, sekolah, rumah sakit, hingga kawasan industri. Ia menilai lambannya penanganan dan minimnya transparansi pengelolaan air menjadi penyebab utama persoalan berlarut-larut.
Tindak tegas perusahaan yang merusak fasilitas umum sehingga mengakibatkan krisis air bersih, hari ini rakyat di rugikan atas kelalaian tersebut dan konpensasi apa yang rakyat dapatkan dari kerugian ini.
HMI MPO Batam mendesak 3 hal utama:
1. Pemerintah dan BP Batam segera menjamin distribusi air bersih merata dan tidak tebang pilih antar wilayah.
2. Audit terbuka terhadap pengelolaan SPAM dan infrastruktur air di Batam.
3. Solusi jangka panjang berupa pembangunan sumber air baru dan perbaikan pipa yang sudah tua.
“Kami tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat kader akan menggelar aksi damai, diskusi publik, dan advokasi ke DPRD Batam. Air adalah hak dasar warga. Jangan sampai Batam, kota industri dan pariwisata, justru rakyatnya susah mendapatkan air bersih,” lanjut Bachtiar.
Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar krisis air bersih di Batam tidak semakin parah.
