Centralmedianusa.com, Batam – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Riau (DPD IMM Provinsi Kepri) menegaskan bahwa upaya mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional sebagaimana menjadi visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan agenda penting yang harus didukung oleh seluruh elemen bangsa. Namun demikian, dukungan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan, evaluasi, dan komitmen kuat terhadap prinsip keadilan sosial serta keberpihakan kepada rakyat.
Sekretaris Umum DPD IMM Provinsi Kepri, Rudi Susanto, mengatakan bahwa cita-cita besar membangun Indonesia yang berdaulat di bidang pangan, energi, dan ekonomi tidak boleh hanya berhenti pada slogan maupun target statistik semata. Keberhasilan program pemerintah harus diukur dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan, masyarakat desa, nelayan, petani, buruh, dan pelaku usaha kecil.
“Kedaulatan ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan angka-angka makro, tetapi tentang bagaimana rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari. Ketahanan pangan harus mampu menjamin petani memperoleh kesejahteraan yang layak, ketahanan energi harus menghadirkan akses yang merata, dan pembangunan harus membuka peluang yang adil bagi seluruh masyarakat,” ujar Rudi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun pelaksanaannya harus dijaga agar tidak hanya menjadi program jangka pendek, melainkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang memberdayakan petani, peternak, nelayan, serta UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok nasional.
Sementara itu, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai sebagai peluang untuk menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi amanat konstitusi. Akan tetapi, IMM mengingatkan bahwa koperasi tidak boleh hanya menjadi instrumen administratif, melainkan harus didukung dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik praktis.
Terkait Proyek Strategis Nasional (PSN), IMM Kepri memandang bahwa pembangunan infrastruktur dan investasi memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap proyek berjalan dengan memperhatikan aspek lingkungan, hak-hak masyarakat, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Jangan sampai pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan justru melahirkan ketimpangan baru. Negara harus hadir memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial,” tegas Rudi.
Dalam aspek penegakan hukum, IMM Kepri memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam memberantas praktik tambang ilegal, perusakan lingkungan, korupsi, serta berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang merugikan negara. Menurut IMM, keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi dan proyek yang dijalankan, tetapi juga oleh keberanian negara menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Penegakan hukum harus menjadi fondasi utama pembangunan. Tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi, mafia sumber daya alam, maupun pelaku usaha yang memperoleh keuntungan dengan merusak lingkungan dan merampas hak masyarakat. Hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, bukan kekuasaan,” katanya.
Lebih lanjut, IMM Kepri juga mendukung penguatan sistem ekspor satu pintu sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi perdagangan nasional dan mencegah praktik **under-invoicing** serta **under-pricing** yang selama ini berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan negara. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, bukan hanya bagi segelintir kelompok.
Sebagai organisasi mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, DPD IMM Provinsi Kepri menegaskan posisinya untuk mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus tetap menjalankan fungsi kritis sebagai mitra pengawas pemerintah.
“IMM tidak berada pada posisi membenarkan semua kebijakan pemerintah, tetapi juga tidak menempatkan diri sebagai kelompok yang menolak tanpa solusi. Tugas kami adalah memberikan dukungan terhadap kebijakan yang baik, mengingatkan ketika terjadi penyimpangan, serta memastikan bahwa arah pembangunan tetap berpijak pada amanat konstitusi, keadilan sosial, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tutup Rudi Susanto.
Penulis : Sad
Editor : Sad
